ACEH UTARA, Harianpaparazzi.com – Jika pelayanan kesehatan adalah wajah negara, maka yang terjadi di dua puskesmas di Aceh Utara ini lebih mirip topeng retak yang dipoles rapi dari luar, tetapi rapuh di dalam.
Di UPTD Puskesmas Sawang dan Muara Batu, para tenaga kesehatan (nakes) bukan hanya dipaksa bekerja dalam keterbatasan, tetapi juga harus menyaksikan sebuah ironi yang sulit dicerna akal sehat: dokter “ada”, namun tak pernah benar-benar hadir.
Di atas kertas, jumlah dokter tampak cukup—bahkan terlihat ideal untuk menopang ribuan peserta JKN. Namun di ruang pelayanan, realitas berkata lain: yang bekerja hanya segelintir, sementara yang lain seolah hanya hidup dalam dokumen dan laporan.
Lebih pahit lagi, angka-angka itu bukan sekadar administrasi. Ia berujung pada uang, pada kapitasi, dan pada aliran dana yang seharusnya mencerminkan pelayanan nyata, bukan ilusi birokrasi.
“Dokter Fiktif, Uang Nyata”
Fenomena ini bukan sekadar dugaan teknis, tetapi telah menjelma menjadi rahasia umum yang dibisikkan dari ruang ke ruang. Dokter yang hanya tercatat secara administratif—tanpa kehadiran nyata—diduga digunakan untuk “memperindah” rasio pelayanan demi menjaga, bahkan meningkatkan, besaran dana kapitasi.
Akibatnya?
Negara membayar lebih, tetapi pelayanan tetap kurang.
Di Puskesmas Sawang, hanya dua dokter yang benar-benar aktif melayani sekitar 21 ribu peserta. Sementara di atas kertas, kebutuhan lima dokter “terpenuhi”. Sisanya? Entah hadir di mana—atau mungkin hanya hadir dalam tanda tangan.
Hal serupa terjadi di Muara Batu. Dari kebutuhan empat dokter, hanya dua yang benar-benar bekerja. Yang lain, kembali lagi, sekadar angka.
BPJS: Lalai atau Tutup Mata?
Di tengah semua ini, muncul pertanyaan yang lebih besar: di mana pengawasan?
Verifikasi yang seharusnya menjadi benteng terakhir justru terlihat seperti formalitas. Tidak ada pengecekan menyeluruh terhadap SK penempatan, jadwal praktik, hingga bukti riil pelayanan seperti rekam medis atau resep.
Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar kelalaian—melainkan undangan terbuka bagi praktik manipulasi.
Jaspel Turun, Potongan Naik
Ironi belum berhenti di situ. Saat jasa pelayanan (jaspel) nakes turun drastis hingga 60 persen, justru muncul potongan tambahan 15–18 persen yang disebut-sebut untuk keperluan administratif, termasuk pembayaran STR dokter yang bahkan diduga tidak aktif melayani.
Pertanyaannya sederhana:
Mengapa yang bekerja harus menanggung beban dari yang “tidak terlihat”?
Pasien Jadi Korban Sunyi
Di balik semua angka dan skema, ada satu pihak yang paling dirugikan: masyarakat.
Pelayanan kesehatan yang seharusnya optimal berubah menjadi antrean panjang, keterbatasan tenaga, dan kualitas yang jauh dari standar. Pasien datang dengan harapan sembuh, tetapi justru bertemu sistem yang sakit.
Sindiran untuk Sistem
Jika kondisi ini dibiarkan, maka kita sedang membangun sistem kesehatan yang bukan berbasis pelayanan, melainkan manipulasi.
Dokter cukup hadir di berkas.
Pelayanan cukup dilaporkan.
Dana tetap mengalir.
Sementara rakyat?
Cukup menunggu.
Desakan: Audit atau Diam Selamanya
Para nakes kini tidak lagi sekadar mengeluh. Mereka menuntut audit menyeluruh, transparansi, dan sanksi tegas.
Karena jika tidak, praktik seperti ini bukan hanya akan terus terjadi—tetapi akan menjadi budaya.
Dan ketika kebohongan sudah menjadi sistem, maka kejujuran akan terlihat seperti kesalahan.
Catatan Redaksi:
Jika dokter bisa “hadir” tanpa datang, maka mungkin suatu hari pelayanan juga bisa “sembuh” tanpa pengobatan. Tinggal menunggu saja—di negeri yang kadang lebih percaya laporan daripada kenyataan.
(Tri Nugroho Panggabean)
