Bener Meriah, Harianpaparazzi.com – Di sebuah balai desa yang sederhana, petani dan nelayan duduk melingkar. Mereka tak lagi bicara soal tengkulak atau solar yang hilang, tapi tentang koperasi. Bukan lagi mimpi lama yang mati, tapi harapan baru bernama Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP)
Dari desa terpencil hingga meja Presiden, koperasi kembali digaungkan. Tahun 2023, Pemerintah Aceh meluncurkan KDMP sebagai program strategis untuk membangkitkan ekonomi rakyat dari bawah. Bertepatan dengan peluncuran nasional Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, Aceh pun turut ambil bagian dalam misi membentuk satu koperasi aktif di setiap dari 6.497 gampong.
Namun, semangat itu tak lepas dari tantangan lama. Masalah literasi, apatisme warga, serta bekas luka dari koperasi-koperasi mati masih membayangi. Di beberapa desa, termasuk Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, koperasi justru jadi sumber masalah. Kasus penyelewengan solar oleh oknum pengurus Koperasi Nelayan Bantayan kini tengah disidangkan di PN Lhoksukon, mencoreng harapan nelayan atas keadilan distribusi BBM subsidi.
Di sinilah muncul ironi. Ketika koperasi dideklarasikan sebagai ujung tombak kebangkitan ekonomi desa, di akar rumput justru banyak yang mati suri, tidak ada rapat anggota, SHU tak dilaporkan, legalitas tinggal formalitas.
Gerakan Nasional atau Proyek Kertas?
Kementerian Koperasi RI menyebut Koperasi Merah Putih sebagai simbol kebangkitan kolektif rakyat. Presiden Prabowo bahkan menyebut koperasi seperti “lidi” satu tak berguna, ratusan jadi kekuatan.
“Konsep koperasi adalah gotong royong, alat orang kecil melawan ketimpangan,” ujar Presiden dalam peluncuran virtual yang juga diikuti Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Di Aceh, semangat ini dijabarkan lewat KDMP. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Azhari, S.Ag., M.Si, kepada wartawan paparazi, Selasa (22/07) menyebut ini bukan sekadar proyek, tapi gerakan kebudayaan.
“Kami tak sekadar membentuk koperasi. Kami ingin membangun kepercayaan diri warga,” ujarnya.
Digitalisasi dan Kemitraan: Jalan Tengah
Sadar akan minimnya SDM dan keuangan, Pemerintah Aceh kini menggandeng LPDB, PIP, dan lembaga inkubator koperasi untuk membina dan membiayai koperasi secara intensif. Transformasi digital juga dimulai, meski terbentur sinyal dan gap teknologi di pedesaan.
Saat ini, baru sekitar 10% koperasi aktif. Sisanya masih dalam tahap pembinaan. Tapi nyala semangat sudah terasa—dari pelatihan, dari rapat anggota, dari warga yang mulai percaya bahwa ekonomi bisa dibangun tanpa tengkulak atau rente.
Cermin yang Retak, tapi Masih Memantul Harapan
Aceh pernah gagal membangun koperasi karena birokrasi yang berjarak dan moral yang ringkih. Kini, Wakil Gubernur menegaskan, KDMP dan Koperasi Merah Putih hadir untuk menjembatani lagi mimpi itu, dengan syarat tak boleh ada lagi koperasi fiktif, tak boleh lagi solar dijadikan dagangan gelap.
Optimisme tak boleh buta. Tapi jika dijaga dengan kontrol publik, pendampingan, dan kejujuran, maka koperasi bukan sekadar simbol. Ia bisa jadi jembatan dari gampong menuju kedaulatan ekonomi rakyat.
Menurit Fadlullah, Membangun dari desa memang bukan slogan kosong. Tapi agar bisa menjadi kenyataan, koperasi tak boleh lagi jadi ladang penyelewengan. Ia harus kembali menjadi milik rakyat dan bukan alat segelintir elite di desa.
