Menu

Mode Gelap
Kabar Gubernur Aceh Nikah Lagi Beredar di Medsos, Pemerintah Aceh Belum Beri Klarifikasi Diduga Tanpa Izin Camat dan Pemkab, Geuchik di Nibong Ikuti Bimtek Tertutup ke Medan, Per Desa Dipungut Rp15 Juta Begini Cara Warga Aceh Timur Akhirnya Mendapat Air Minum Layak Pascabanjir Menguak Keadaan di Kuala Simpang: Dua Bulan Pascabanjir, Lumpur dan Sampah Masih Mengurung Permukiman Warga Menunggu Bantuan di Tengah Lumpur, Jerit Pengungsi Baktiya di Tanggap Darurat Keempat Proyek Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Aceh Utara Masih Tertunda, Baru Capai 53 Persen

Aceh

LSM Kaliber Minta BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh Jangan Ada Main Mata Audit Dana APBK

badge-check


					Sekjen Dewan Kehormatan Daerah (DKD) LSM Kaliber Aceh, Khairul. Perbesar

Sekjen Dewan Kehormatan Daerah (DKD) LSM Kaliber Aceh, Khairul.

Aceh Tenggara, harianpaparazzi.com – Sekjen Dewan Kehormatan Daerah (DKD) LSM Kaliber Aceh, Khairul, meminta pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh agar melakukan audit pemeriksaan di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan pemerintah Aceh Tenggara untuk tidak main mata.

“Kami meminta BPK RI perwakilan Aceh untuk dapat melakukan pemeriksaan se real real nya, terkait dana APBK,DAU dan DAK, untuk itu jangan coba-coba ada bermain main mata dengan pemerintah daerah,” kata Khairul kepada harianpaparazzi.com, Minggu (02/03/2025).

Dikatakan Khairul di Aceh Tenggara diduga banyak permasalahan pekerjaan infrastruktur yang dianggap bermasalah dan merugikan keuangan negara seperti dugaan yang diketahui Dinas Dikjar, PUPR, Perkimtan, BPBD,Dinas Sosial, Pariwisata dan lain lain.

Kemudian diketahui bahwa pihak BPK RI perwakilan Aceh saat ini sedang berada di Aceh Tenggara untuk melakukan pengauditan kerugian negara.

“Saya tegaskan BPK-RI perwakilan Aceh untuk mengaudit kerugian negara sebaik baiknya, tanpa ada dugaan iming iming lain nya. Sebab BPK-RI sudah ditanggung oleh negara,” tegasnya.

Khairul juga mengaku sekecil apapun temuan BPK RI perwakilan Aceh di lapangan wajib dilakukan audit, apa lagi yang lebih besar. Hal itu sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia untuk memberantas kerugian uang negara.

“Sekecil apapun ditemukan BPK-RI perwakilan Aceh di lapangan, kami minta dilakukan audit, karena itu menyangkut uang negara,” sebut Khairul.

Khairul berharap kepada BPK RI perwakilan Aceh untuk dapat bekerja profesional, tegas dalam menjalankan tugas untuk mengaudit uang negara yang sudah direalisasikan ke Kabupaten Aceh Tenggara. (Azhari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dugaan Pemalsuan Dokumen BLT 2024 di Blang Majron Mandek, Ketua YARA Lhokseumawe Desak Kepastian Hukum

22 Januari 2026 - 10:05 WIB

Pembuktian Penggugat Dinilai Lemah dalam Perkara 18/Pdt.G/2025/PN Lhoksukon

21 Januari 2026 - 19:13 WIB

Kabar Gubernur Aceh Nikah Lagi Beredar di Medsos, Pemerintah Aceh Belum Beri Klarifikasi

20 Januari 2026 - 16:40 WIB

Bupati Salim Fakhry Peusijuek, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah

20 Januari 2026 - 11:09 WIB

Sekian Lama Terlantar Pasca Banjir, Brimob Aceh Turun Tangan Bersihkan Sekolah Para Penghuni Surga

19 Januari 2026 - 16:53 WIB

Trending di Aceh