Banda Aceh, Harianpaparazzi.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta Pemerintah Aceh mengambil peran aktif mendorong investigasi dan pemulihan hak korban bentrokan warga dengan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026).
Anis mengatakan, penanganan peristiwa tersebut tidak cukup hanya dengan memantau perkembangan kasus. Menurutnya, diperlukan kepastian hukum, investigasi, serta langkah pemulihan bagi warga yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Ia menilai bentrokan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kejadian tunggal karena terdapat latar belakang sosial, hukum, dan politik yang perlu ditelusuri.
Anis juga menyoroti tanggung jawab pemulihan korban. Ia mengatakan keluarga korban menunggu penyelesaian melalui jalur hukum dan berharap Pemerintah Aceh memiliki posisi yang jelas dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Menanggapi hal itu, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengatakan masukan Komnas HAM akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Aceh, kata dia, akan terus memantau perkembangan penanganan peristiwa tersebut dan melaporkannya kepada gubernur serta wakil gubernur.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Taufik.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah bersama jajaran Komnas HAM Aceh serta sejumlah pejabat Pemerintah Aceh.
