OPINI — Oleh Tri Nugroho Panggabean
Pergantian pucuk pimpinan sebuah rumah sakit pemerintah bukanlah perkara sederhana. Di balik sebuah surat keputusan, selalu ada pertanyaan publik yang patut dijawab: mengapa seorang direktur diberhentikan dan apa yang menjadi dasar penunjukan pelaksana tugas (Plt.) direktur yang baru?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan di tengah sorotan terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara. Sebagai rumah sakit milik pemerintah, RSU Cut Meutia bukan sekadar institusi pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan.
Karena itu, setiap keputusan menyangkut manajemen rumah sakit semestinya didasarkan pada alasan yang jelas, prosedur yang transparan, serta kepentingan pelayanan publik.
Jika benar telah terjadi pergantian Direktur RSU Cut Meutia yang disertai pelantikan Plt. direktur baru, publik tentu patut mengetahui dasar dan alasan di balik keputusan tersebut. Terlebih jika kemudian muncul dugaan adanya tekanan atau intervensi dari pihak tertentu.
Namun, dugaan tetaplah dugaan. Tidak adil jika kesimpulan dijatuhkan tanpa bukti yang jelas. Yang diperlukan justru adalah pemeriksaan, klarifikasi, dan penjelasan terbuka dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Apakah pergantian tersebut murni merupakan keputusan administratif? Apakah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja? Atau ada faktor lain yang turut memengaruhinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab secara terang agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Terlebih, RSU Cut Meutia menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan memang memberikan ruang bagi manajemen untuk bergerak lebih cepat dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelayanan. Namun, fleksibilitas tersebut tidak boleh berubah menjadi ruang gelap dalam pengambilan keputusan.
Semakin besar kewenangan yang dimiliki sebuah institusi, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitasnya.
Publik berhak mengetahui bagaimana rumah sakit dikelola, bagaimana pengaduan pasien ditangani, bagaimana tarif pelayanan ditetapkan, serta bagaimana setiap persoalan yang muncul diselesaikan.
Pembahasan hasil penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan RSU Cut Meutia pada April 2026 semestinya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Evaluasi tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen yang tersimpan di dalam lemari. Hasil evaluasi harus terlihat dalam perbaikan pelayanan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rumah sakit juga tidak seharusnya alergi terhadap kritik.
Keluhan pasien mengenai antrean, administrasi, ketersediaan obat, biaya pelayanan, hingga perilaku petugas tidak otomatis dapat dianggap sebagai serangan terhadap institusi. Keluhan justru dapat menjadi sinyal adanya persoalan yang perlu diperiksa dan dibenahi.
Begitu pula dengan isu pergantian direktur.
Jika keputusan tersebut memang didasarkan pada evaluasi yang objektif, maka dasar dan pertimbangannya dapat disampaikan kepada publik secara proporsional. Jika terdapat persoalan administrasi maupun kinerja, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan sesuai fakta.
Sebaliknya, apabila muncul dugaan tekanan atau intervensi dari pihak tertentu, isu tersebut juga tidak seharusnya dibiarkan berkembang menjadi spekulasi tanpa adanya klarifikasi.
Publik membutuhkan fakta, bukan bisik-bisik.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai pihak yang memiliki kewenangan perlu memastikan bahwa proses pergantian pimpinan RSU Cut Meutia berjalan sesuai ketentuan dan tidak dipengaruhi kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pelayanan publik.
Sebab, persoalannya bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi direktur.
Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah rumah sakit tetap dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel setelah pergantian tersebut.
Jangan sampai pergantian pimpinan justru melahirkan pertanyaan baru mengenai independensi manajemen rumah sakit. Jangan pula persoalan pelayanan baru mendapatkan perhatian setelah ramai diberitakan atau menjadi perbincangan di media sosial.
Rumah sakit pemerintah harus berani membuka ruang evaluasi.
Jika ada keluhan, periksa. Jika ada kesalahan, perbaiki. Jika ada dugaan pelanggaran, telusuri. Jika tidak terbukti, jelaskan. Dan jika keputusan pergantian pimpinan memang memiliki dasar yang kuat, sampaikan kepada publik secara terbuka dan proporsional.
Sebab, kepercayaan publik tidak lahir semata-mata dari sebuah jabatan. Kepercayaan tumbuh dari proses yang transparan, pelayanan yang baik, serta setiap keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di RSU Cut Meutia, yang sedang diuji bukan hanya pergantian seorang direktur.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola rumah sakit pemerintah.
