Taput, harianpaparazzi.com – Rapat evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak (BSRR) secara virtual melalui zoom meeting, oleh Bupati Taput Jonius TP Hutabarat usulkan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sudaryanto ,kawasan Hunian Sementara (Huntara) yang ditempati 40 KK menjadi Hunian Tetap (Huntap).
Rapat dipimpin Kepala BNPB Sudaryanto, yang berlangsung Senin (6/7) diikuti oleh pemerintah daerah terdampak bencana untuk mengevaluasi progres penanganan pascabencana, khususnya penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak, sebut Kadis Kominfo Taput Donna Situmeang kepada Harian Paparazzi.com di kantornya Selasa (7/7/2026)
“Ya Bupati Taput Bapak Jonius TP Hutabarat bersama pimpinan instansi terkait mengikuti melalui zoom meeting dari kawasan Huntap Adiankoting, mengharapkan dukungan BNPB terkait mekanisme pengadaan lahan relokasi masyarakat terdampak bencana Hidrometeorologi” kata Donna..
Bupati JTP paparkan sejumlah capaian sekaligus kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah. Sebanyak 40 kepala keluarga hingga kini masih menempati Hunian Sementara (Huntara). Untuk itu bupati mengusulkan agar kawasan Huntara tersebut dapat ditetapkan menjadi Hunian Tetap (Huntap) mengingat seluruh penghuni menyatakan kesediaannya untuk menetap di lokasi tersebut, dikutip dari relis grup wa diskominfo Taput.
Dilaporkan juga realisasi bantuan stimulan rumah rusak kategori rusak sedang dan rusak berat telah mencapai sekitar Rp1,6 miliar atau 89 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar.
Sementara itu, menyusul terbitnya regulasi baru mengenai penanganan rumah rusak ringan akibat banjir, pemerintah daerah kembali melakukan pendataan untuk mengajukan usulan bantuan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria,masih lapor JTP.
Selain itu Bupati Taput menyampaikan masih terdapat sejumlah rumah yang direncanakan dibangun melalui bantuan dari Kang Dedi Mulyadi (KDM). Namun hingga saat ini, pembangunan tersebut belum dapat direalisasikan karena lahan milik masyarakat penerima bantuan berada di kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah, sehingga tidak diperkenankan untuk dibangun kembali.
Atas kondisi ini Pemerintah Tapanuli Utara mengharapkan arahan dan dukungan dari BNPB terkait mekanisme pengadaan lahan relokasi yang dapat diserahkan kepada masyarakat terdampak, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan lahan secara mandiri.
Bupati JTP dalam rapat virtual masih terdapat sekitar 97 unit Hunian Tetap (Huntap) mandiri yang belum terealisasi dengan nilai bantuan sekitar Rp 60 juta per kepala keluarga.
Untuk itu perlu dukungan BNPB agar usulan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk tiga bulan terakhir dapat kembali diproses guna membantu masyarakat selama masa transisi menuju hunian tetap.
Dalam rapat evaluasi itu, Bupati Taput menegaskan komitmen untuk terus mempercepat penyelesaian penanganan pasca bencana melalui sinergi dengan BNPB dan pemerintah pusat, sehingga seluruh masyarakat terdampak dapat segera memperoleh hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan, demikian kutipan dari grup wa Kominfo. (Marudut)
