Lhoksukon, Harianpaparazzi.com — Sorotan tajam kembali tertuju pada lemahnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Utara. Anggota Komisi III DPRK Aceh Utara, Mawardi M, S.E. Yang akrab disapa Tgk. Adek melontarkan kritik keras terhadap instansi pemerintah daerah yang dinilainya lebih fokus pada belanja anggaran ketimbang mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Dalam rapat Badan Legislasi DPRK, Rabu (25/6), Tgk. Adek menyatakan bahwa sebagian besar instansi terjebak dalam rutinitas serapan anggaran tanpa produktivitas nyata.
“Jangan jadi zombi anggaran. Mereka jalan secara administratif, menyerap APBK tiap tahun, tapi tanpa nyawa produktivitas. Seperti zombi bergerak tapi tidak hidup,” ujarnya.
Ia menyebut birokrasi konsumtif sebagai akar masalah stagnasi PAD. Menurutnya, banyak lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan serta fasilitas pelayanan publik namun tidak dikelola secara optimal untuk menghasilkan pendapatan.
“Kita punya banyak sektor yang bisa diandalkan untuk PAD. Tapi belum ada gerakan terstruktur. Yang ada justru mental ‘menunggu transfer pusat’. Ini bahaya bagi kemandirian fiskal kita,” tegasnya.
Politikus dari Partai Aceh itu juga menyoroti sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dinilainya belum profesional. Meskipun alat pembayaran digital seperti QRIS telah dipasang di sejumlah lokasi, namun implementasinya dinilai belum berjalan maksimal.
“QRIS sudah ada, tapi belum jalan. Padahal digitalisasi itu kunci transparansi. Sistem kita ini terlalu mudah dimanipulasi,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Komisi III DPRK akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap unit-unit pelayanan pemerintah yang berpotensi menyumbang PAD. Tgk. Adek bahkan menyarankan rasionalisasi hingga pembubaran terhadap lembaga yang tidak produktif.
“Kalau tidak bisa menyumbang PAD, lebih baik dibubarkan. Jangan terus kita pelihara struktur hanya demi formalitas. Pemerintahan harus memberi nilai tambah, bukan jadi beban,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Tgk. Adek mengajak seluruh jajaran pemerintahan Aceh Utara untuk meninggalkan budaya birokrasi yang pasif dan konsumtif. Ia menekankan pentingnya membangun paradigma kerja yang berorientasi pada kemandirian fiskal dan optimalisasi potensi daerah.
“Jangan cuma jadi tukang belanja APBK. Gali potensi, benahi sistem, dan bangun semangat kerja. Aceh Utara harus bangkit dari ketergantungan,” pungkasnya.( Tri)
