Lhoksukon, Harianpaparazzi.com — Dua dekade sudah berlalu sejak pena dan tangan di Helsinki menandai berakhirnya perang panjang di Aceh. Namun di balik peringatan yang khidmat dan penuh simbol masih tersimpan pekerjaan rumah besar, kesejahteraan yang dijanjikan belum sepenuhnya dirasakan oleh para mantan kombatan, anak-anak syuhada, dan masyarakat luas.
Dalam momentum peringatan 20 tahun MoU Helsinki, Pemerintah Aceh, tokoh eks-GAM, akademisi, diplomat, hingga aktivis lintas generasi berkumpul dalam rangkaian kegiatan mulai dari diskusi internasional di Banda Aceh yang dibuka oleh Muzakir Manaf (Mualem), hingga doa dan zikir bersama di berbagai kabupaten/kota. Tema besarnya: 20 Years of Helsinki MoU Successes and Challenges.
Mualem dalam sambutannya menegaskan, perdamaian Aceh adalah hasil perjuangan bermartabat yang harus dijaga untuk selamanya. “Kita berkumpul dalam suasana persaudaraan. Mari kita teguhkan tekad menjaga warisan damai ini, bukan hanya untuk dua dekade, tapi selamanya,” ujarnya.
Fakta di Lapangan: Janji yang Masih Menggantung
Ketua PA/KPA Wilayah Pase, Joni, S.H., menegaskan pihaknya siap menjadi penjaga stabilitas perdamaian. Namun ia tidak menutup mata bahwa banyak poin perjanjian MoU belum terealisasi, khususnya reintegrasi bagi mantan kombatan.
“Bantuan rumah, dua hektar lahan perkebunan, dan pekerjaan yang layak, itu janji yang belum dipenuhi pemerintah pusat. Kami berharap perwakilan rakyat Aceh terus memperjuangkannya,” kata Joni.
Ia mengungkap, di wilayah Pase, ada 10 ribu anggota aktif KPA dan basis pemilih PA yang signifikan, namun sebagian besar belum menikmati manfaat nyata dari perdamaian dalam bentuk peningkatan ekonomi atau peluang kerja.
Tegasnya, Di tingkat pemerintahan daerah, anggota PA/KPA belum pernah terlibat dalam proyek untuk kepentingan pribadi. Namun sejarah mencatat, beberapa kebijakan investasi masa lalu seperti izin tambang di wilayah Barat–Selatan, justru memicu protes publik karena dinilai tidak pro rakyat.
Konteks Sosial dan Politik
Lanjutnya, Kedekatan PA/KPA dengan pemerintahan saat ini bukan rahasia, mengingat sebagian besar pejabat lahir dari rahim politik partai lokal tersebut. Relasi ini disebut sebagai modal untuk mempercepat realisasi amanat MoU.
Harapan ke Depan
Diskusi publik di Banda Aceh menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah pusat, termasuk penegasan kembali komitmen pada butir-butir MoU yang belum tuntas. Perwakilan Crisis Management Initiative (CMI), Minna Kukkonen Kalender, mengingatkan bahwa keberhasilan perdamaian Aceh adalah juga hasil kontribusi perempuan dan generasi muda, bukan hanya elit politik.
“Anak muda Aceh tidak hanya memiliki kenangan tentang masa lalu, tapi juga semangat untuk membangun masa depan,” ujarnya.
Dua puluh tahun adalah waktu cukup panjang untuk menghapus trauma, namun belum cukup untuk menutup luka ketidakadilan sosial-ekonomi. Perdamaian Aceh, jika ingin benar-benar berbuah kesejahteraan, harus lebih dari sekadar tidak adanya konflik bersenjata, ia harus hadir dalam bentuk rumah yang kokoh, lahan yang subur, pendidikan yang memerdekakan, dan kesempatan ekonomi yang setara bagi semua. (Firdaus)
