Lhoksukon, Harianpaparazzi.com — Perayaan Milad Piasan Pasai ke-800 di Aceh Utara berlangsung dengan konsep gotong royong. Namun, di balik rangkaian kegiatan selama sepekan, muncul sejumlah persoalan mulai dari kebutuhan anggaran, pengutipan uang lapak dan keamanan pedagang, hingga penataan arena yang belum sepenuhnya terjawab.
Bendahara Panitia Milad Piasan Pasai ke-800, Muslem, mengakui terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan tahun ini. Salah satunya menyangkut sumber anggaran.
Muslem yang juga merupakan anggota DPRA dari Partai SIRA mengatakan, anggaran penyelenggaraan Milad Samudra Pasai seharusnya memiliki pos tersendiri dalam APBK Aceh Utara sesuai ketentuan yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Namun, menurutnya, hingga saat ini pos anggaran tersebut belum tersedia, termasuk ketentuan terkait anggaran Milad dalam qanun yang menjadi dasar penyelenggaraan.
“Banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan tahun ini. Salah satunya penempatan anggaran Milad yang seharusnya tercantum dalam qanun yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Namun, sampai saat ini tidak memiliki pos anggaran dalam APBK, begitu juga pasal dalam qanun tersebut,” kata Muslem kepada wartawan Paparazi.com, Jumat (11/9).
Menurut Muslem, kondisi tersebut membuat panitia terpaksa mengandalkan sumbangan dari pihak ketiga untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan.
“Untuk tujuh hari, keseluruhan dana yang dibutuhkan sekitar Rp2,6 miliar. Sampai sekarang baru terkumpul sekitar Rp800 juta,” ujarnya.
Muslem mengaku turut menyumbang dana pribadi sebesar Rp100 juta. Sementara Ketua Partai Aceh, Joni, disebut juga menyumbang Rp100 juta. Dukungan lainnya berasal dari sejumlah pihak, di antaranya PGE, PAG dan PT PIM.
Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, juga mengakui bahwa penyelenggaraan Milad tahun ini menggunakan pola gotong royong dan tidak memiliki sumber anggaran dari APBK.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pejabat dan aparatur pemerintah harus mencari sumber biaya sendiri untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
Beberapa camat dan kepala bagian yang ditemui Paparazi.com mengaku mengeluarkan biaya pribadi. Nilainya disebut mencapai lebih dari Rp5 juta dan diperkirakan dapat menembus Rp10 juta.
Mereka menyebut pengeluaran tersebut antara lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bertugas selama kegiatan.
“Namanya kami bawahan. Untuk membayar makan anggota kami di lapangan saja susah. Kalau membantah, kami khawatir dengan risiko jabatan,” ujar salah seorang camat.
Namun, beberapa camat membantah adanya permintaan uang sebesar Rp1 juta kepada setiap geuchik.
Pedagang Keluhkan Uang Lapak dan Keamanan
Persoalan anggaran kemudian beririsan dengan persoalan lain di lapangan. Sejumlah pedagang mengaku dikenai pungutan uang lapak dan uang keamanan selama berjualan di arena Milad.
Besarannya bervariasi. Sejumlah pedagang mainan mengatakan uang lapak yang diminta berkisar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu. Mereka juga mengaku harus membayar uang keamanan sebesar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu setiap hari.
“Lihatlah bagaimana kami berjualan. Sejak beberapa hari ini jangankan untung, lepas makan saja alhamdulillah,” ujar salah seorang pedagang.
Hingga kini belum diperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar pemungutan tersebut, pihak yang menerima, serta ke mana uang tersebut disalurkan dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Bendahara panitia, Muslem, mengaku tidak mengetahui adanya pengutipan uang lapak, keamanan maupun kebersihan yang dilakukan selama kegiatan.
“Saya benar-benar tidak tahu mengapa ada pengutipan seperti itu. Saya berjanji akan menuntaskan persoalan ini,” kata Muslem.
Ia mengatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada Ketua Panitia Pelaksana Milad, Joni, yang juga Ketua Partai Aceh.
Menurut Muslem, hal yang perlu dijelaskan bukan hanya mengenai besaran pungutan, tetapi juga aliran dan penggunaan uang tersebut.
“Ke mana uang itu masuk, apakah masuk ke kas daerah atau tidak, ini yang perlu kita pertanyakan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Aceh Utara, Kusairi, mengatakan instansinya tidak terlibat dalam pengutipan uang lapak terhadap pedagang.
Menurut Kusairi, persoalan pengutipan tersebut dapat ditanyakan kepada geuchik setempat. Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya dugaan aksi kekerasan antara pedagang dengan pihak yang melakukan pengutipan di arena Milad.
Ketika wartawan Paparazi.com meminta konfirmasi kepada Sekretaris Satpol PP Aceh Utara, Abdullah, terkait pengutipan uang keamanan sebesar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu per hari kepada pedagang, hingga berita ini disusun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan melalui WhatsApp.
Dugaan Keributan di Arena Milad
Sementara itu, persoalan keamanan sempat berkembang menjadi ketegangan serius.
Geuchik Heung, Kecamatan Tanah Luas, pada Kamis (10/9), mengaku dimintai keterangan oleh penyidik Reskrim Polres Aceh Utara terkait dugaan keributan di arena Milad.
Namun, setelah menjelaskan bahwa lokasi kejadian berada di Desa Alue Drien, Kecamatan Lhoksukon, pemanggilan tersebut kemudian dibatalkan.
Desa Alue Drien merupakan salah satu lokasi penempatan pedagang UMKM, tepatnya di depan Kantor DPRK Aceh Utara.
Geuchik Alue Drien kemudian dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lengkap mengenai kaitan kondisi tersebut dengan peristiwa di arena Milad.
Camat Lhoksukon, Kamaruddin, mengaku belum mengetahui secara langsung mengenai dugaan aksi kekerasan tersebut.
Wahana Permainan Dipertanyakan
Persoalan lain muncul dari penempatan sejumlah wahana permainan anak.
Muslem mempertanyakan penempatan komedi putar dan sejumlah permainan anak-anak di kawasan Kantor BPBD Aceh Utara.
Ia meminta panitia menjelaskan pihak yang memberikan izin penempatan wahana tersebut, termasuk aspek keselamatannya.
“Kalau terjadi kebakaran bagaimana?” kata Muslem.
Di sisi lain, sejumlah pejabat pemerintah daerah dan peserta kegiatan mengeluhkan beban biaya selama penyelenggaraan.
Beberapa pegawai yang berasal dari Kota Lhokseumawe dan bertugas dalam kegiatan disebut harus menginap di sejumlah perkantoran di kawasan Landeng, Lhoksukon.
Keterbatasan fasilitas MCK dan waktu istirahat juga dikeluhkan salah seorang PNS yang terlibat dalam kegiatan.
Lokasi Milad Diperdebatkan
Persoalan lokasi penyelenggaraan turut menjadi perdebatan.
Salah seorang geuchik di kawasan Samudra menilai perayaan Milad ke-800 seharusnya dipusatkan di kawasan Museum Samudra Pasai, bukan di Landeng, Lhoksukon.
Menurutnya, museum tersebut memiliki kaitan langsung dengan sejarah Samudra Pasai. Namun, pembangunan museum sebelumnya juga pernah terseret perkara hukum yang menjerat sejumlah pihak.
Muslem mengatakan penyelenggaraan Milad Samudra Pasai ke depan harus diperkuat dengan dukungan anggaran dalam APBK.
Ia juga menilai penataan parkir, keamanan dan materi kegiatan perlu diperbaiki agar pelaksanaan Milad pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik.
Menurut catatan sejarah yang menjadi dasar peringatan, Milad Samudra Pasai ke-800 merujuk pada 17 Dzulhijjah 622 Hijriah atau 7 September 1226 Masehi.
Rangkaian Milad berlangsung selama sekitar sepekan dan direncanakan berakhir pada Minggu malam (13/9).
Muslem mengatakan berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan Milad Samudra Pasai berikutnya. (Firdaus)
