Lhoksukon, Harianpaparazzi.com – Di tengah bayang-bayang krisis iklim yang kian nyata, Bupati Aceh Utara mengambil langkah proaktif untuk memastikan wilayahnya tetap menjadi pilar pangan nasional. Bagi orang nomor satu di kabupaten berjuluk “Bumi Pasee” ini, tantangan musim kemarau 2026 bukan sekadar urusan cuaca, melainkan ujian bagi ketahanan ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian.
Langkah strategis ini dimulai dari meja diplomasi kebijakan di Jakarta hingga pengawasan intensif terhadap proyek infrastruktur di lapangan. Bupati memahami bahwa tanpa intervensi yang cepat dan terukur, ribuan hektare lahan sawah di Aceh Utara terancam tetap menjadi semak belukar.
Kehadiran Bupati Aceh Utara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi Musim Kemarau di Jakarta, Jumat (17/4/2026), menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah. Di hadapan pejabat kementerian, ia menegaskan bahwa sinkronisasi antara pusat dan daerah adalah harga mati untuk menjaga stabilitas produksi padi.
Bagi Bupati, forum nasional tersebut adalah kompas untuk menyusun mitigasi bencana di daerah. “Partisipasi dalam rakornas ini sangat krusial. Kami ingin memastikan Aceh Utara tidak hanya siap menghadapi tantangan kemarau, tetapi juga mampu menjaga produktivitas sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kami,” tegasnya.
Instruksi Bupati jelas: hasil dari koordinasi nasional tersebut harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata. Hal ini mencakup penguatan sistem irigasi, pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, serta pendampingan langsung bagi para petani di masa-masa sulit menjelang musim kering.
Fokus utama Bupati kini tertuju pada pemulihan jaringan irigasi yang sempat lumpuh selama lima tahun akibat rusaknya Bendungan Krueng Pase. Sadar akan keluhan masyarakat di sembilan kecamatan, Bupati mendorong percepatan normalisasi jaringan irigasi sekunder sepanjang 23 kilometer.
Melalui koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, proyek ini kini dikebut demi menjawab krisis air yang telah lama menghantui petani. Salah satu terobosan yang dikawal adalah pengalihan fungsi saluran drainase sepanjang 12 kilometer menjadi jaringan penyuplai air (sekunder). Langkah ini diharapkan mampu menghidupkan kembali lahan-lahan yang sempat mengering dan terbengkalai sejak 2020.
“Langkah normalisasi ini menjadi angin segar bagi warga,” ujar Fauzan Iskandar, Imum Mukim Tunong. Di mata masyarakat, komitmen Bupati untuk mempercepat rehabilitasi lahan sawah adalah harapan terakhir untuk mengakhiri ketergantungan pada bantuan pangan yang terbatas.
Komitmen Bupati Aceh Utara untuk meminimalkan dampak kekeringan kini sedang diuji oleh waktu. Dengan target penyelesaian normalisasi pada Mei 2026, ia terus menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar koordinasi tidak hanya berhenti di level administratif, tetapi benar-benar menyentuh akar rumput.
Integrasi antara kebijakan mitigasi yang dibawa dari Jakarta dengan percepatan fisik di lapangan menjadi dua mata pisau strategi Bupati. Tujuannya satu: memastikan para petani bisa kembali turun ke sawah dengan tenang, mengakhiri lima tahun masa sulit, dan mengembalikan posisi Aceh Utara sebagai lumbung pangan yang berdaulat. (Advertorial)
