Harianpaparazzi.com
Pertumbuhan ekonomi kerap dijadikan indikator utama keberhasilan pembangunan nasional. Angka produk domestik bruto (PDB) yang meningkat, stabilitas inflasi yang terkendali, serta investasi yang terus bertumbuh sering kali dipresentasikan sebagai bukti bahwa fondasi ekonomi Indonesia berada dalam kondisi kokoh. Namun, di balik narasi optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang semakin relevan: apakah pertumbuhan itu benar-benar dinikmati secara merata, terutama oleh kelas menengah yang selama ini digadang-gadang sebagai tulang punggung perekonomian nasional?
Dalam satu dekade terakhir, Indonesia relatif mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran lima persen per tahun, kecuali pada masa kontraksi akibat pandemi COVID-19. Pemulihan pascapandemi juga menunjukkan tren positif, dengan konsumsi rumah tangga kembali menjadi penopang utama PDB. Akan tetapi, indikator makro tersebut tidak serta-merta mencerminkan kualitas distribusi kesejahteraan. Pertumbuhan yang stabil belum tentu identik dengan pemerataan.
Dalam konteks ini, posisi kelas menengah menjadi penting untuk dianalisis, sebab kelompok inilah yang berada di antara dua kutub ekstrem: kemiskinan struktural dan akumulasi kekayaan pada lapisan atas.
Secara konseptual, kelas menengah didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang berada di atas garis kemiskinan, tetapi belum mencapai kategori kaya. Berbagai lembaga internasional, seperti World Bank, menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita untuk mengidentifikasi kelas menengah.
Di Indonesia, proporsi kelas menengah sempat meningkat signifikan sebelum pandemi, namun mengalami tekanan ketika krisis melanda. Banyak rumah tangga yang sebelumnya tergolong rentan dan kelas menengah bawah terdorong kembali mendekati garis kemiskinan akibat kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai lebih dari 50 persen. Fakta ini menegaskan bahwa kelas menengah memegang peranan vital dalam menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi nasional.
Namun, daya beli tersebut kini menghadapi tekanan yang tidak ringan. Kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan, serta beban cicilan kredit konsumtif, mempersempit ruang fiskal rumah tangga kelas menengah. Meskipun inflasi secara agregat terkendali, inflasi pada komponen kebutuhan dasar sering kali lebih tinggi dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, distribusi pendapatan masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Koefisien Gini Indonesia memang sempat menurun dibandingkan satu dekade lalu, tetapi tetap berada pada level yang menunjukkan adanya kesenjangan struktural. Pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal, seperti pertambangan, keuangan, dan industri berbasis komoditas, yang manfaatnya tidak sepenuhnya mengalir ke lapisan kelas menengah.
Akumulasi keuntungan pada kelompok korporasi besar dan pemilik modal sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Fenomena ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, indikator makroekonomi menampilkan stabilitas; di sisi lain, kelas menengah justru merasakan ketidakpastian yang semakin besar.
Ketidakpastian tersebut tampak dalam meningkatnya ketergantungan pada utang konsumtif, termasuk kredit tanpa agunan dan pinjaman berbasis digital. Pertumbuhan kredit konsumsi yang signifikan mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat mempertahankan gaya hidup atau bahkan kebutuhan dasar melalui pembiayaan utang. Kondisi ini berpotensi menciptakan “kelas menengah semu”, yakni kelompok yang tampak sejahtera secara kasatmata, tetapi rapuh secara finansial.
Kerentanan kelas menengah juga terlihat dalam struktur ketenagakerjaan. Transformasi ekonomi digital memang membuka peluang baru, tetapi tidak seluruhnya bersifat stabil dan berjaminan sosial. Pekerja sektor informal dan gig economy meningkat, sementara perlindungan sosial serta kepastian pendapatan sering kali terbatas.
Dalam situasi demikian, satu guncangan ekonomi—baik akibat krisis global, kenaikan harga energi, maupun gejolak geopolitik—dapat dengan cepat menggerus posisi kelas menengah dan mendorong mereka kembali ke kategori rentan.
Pertanyaan mendasar kemudian muncul: siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan ekonomi?
Jika ditinjau dari data kekayaan, konsentrasi aset pada kelompok atas masih sangat dominan. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oleh persentase kecil populasi. Artinya, pertumbuhan ekonomi berpotensi lebih banyak memperbesar akumulasi modal pada kelompok tersebut dibandingkan memperluas kesejahteraan kelas menengah secara signifikan.
Kebijakan fiskal dan subsidi pemerintah memang dirancang untuk melindungi kelompok miskin dan rentan. Namun, kelas menengah sering kali berada di ruang abu-abu kebijakan. Mereka tidak lagi berhak atas bantuan sosial, tetapi juga belum memiliki ketahanan finansial yang memadai untuk menyerap berbagai tekanan biaya hidup.
Dalam konteks ini, kelas menengah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kebijakan kenaikan tarif layanan publik, pajak tidak langsung, dan penyesuaian harga komoditas strategis.
Selain faktor ekonomi, dimensi psikologis juga patut diperhatikan. Kelas menengah memiliki aspirasi mobilitas sosial yang tinggi, termasuk pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan kepemilikan rumah. Namun, harga properti yang terus meningkat tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan riil. Ketimpangan antara kenaikan upah dan kenaikan harga aset menciptakan kesenjangan peluang.
Mobilitas sosial yang semula terbuka berpotensi menjadi stagnan.
Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pertumbuhan Indonesia masih cenderung eksklusif. Sektor-sektor unggulan yang mendorong ekspor dan investasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dalam skala luas. Hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur memang memberikan efek berganda (multiplier effect), tetapi distribusi manfaatnya belum sepenuhnya merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang tidak semata-mata mengejar angka pertumbuhan, melainkan juga kualitas distribusinya. Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional, serta reformasi sistem perpajakan yang lebih progresif menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi kelas menengah.
Selain itu, perluasan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja bagi sektor informal akan meningkatkan daya tahan kelompok ini terhadap guncangan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya juga menjadi faktor krusial. Pertumbuhan berbasis komoditas harus diimbangi dengan tata kelola yang memastikan bahwa keuntungan tidak hanya terakumulasi pada segelintir elite ekonomi.
Prinsip keadilan distributif perlu ditegakkan agar pertumbuhan benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan kolektif.
Pada akhirnya, kelas menengah bukan sekadar kategori statistik, melainkan fondasi stabilitas sosial dan demokrasi. Ketika kelas menengah melemah, risiko polarisasi sosial dan ketidakpuasan publik meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif berpotensi menggerus kepercayaan terhadap institusi negara dan mekanisme pasar.
Sebaliknya, kelas menengah yang kuat dan berdaya akan menjadi motor inovasi, konsumsi, serta partisipasi politik yang konstruktif. Judul “Kelas Menengah di Ujung Tanduk” bukanlah hiperbola semata, melainkan refleksi atas realitas struktural yang perlu dicermati secara serius.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang patut diapresiasi, tetapi pertanyaan tentang siapa yang menikmatinya tidak boleh diabaikan. Tanpa kebijakan yang berpihak pada distribusi kesejahteraan dan penguatan daya tahan ekonomi rumah tangga, pertumbuhan dapat berubah menjadi ilusi statistik yang jauh dari realitas keseharian masyarakat.
Masa depan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial. Jika kelas menengah terus tertekan oleh kenaikan biaya hidup, ketidakpastian kerja, dan beban utang, maka stabilitas jangka panjang akan terancam. Sebaliknya, jika pertumbuhan diarahkan untuk memperluas kesempatan dan memperkuat daya beli secara berkelanjutan, kelas menengah akan tetap menjadi jangkar kemajuan nasional.
Pertanyaannya kini bukan lagi seberapa tinggi pertumbuhan dicapai, melainkan seberapa adil ia didistribusikan.
Penulis:
Ramadhan Razali
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah Lhokseumawe dan Anggota Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh
