Banda Aceh, Harianpaparazzi.com – Dari panggung forum internasional di Banda Aceh hingga lantai pabrik pengolahan karet di Aceh Barat, pemerintah daerah mengumandangkan satu visi: Aceh tak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi sawit dan karet kini diusung sebagai strategi ekonomi, tapi di balik optimisme itu, tantangan pasokan, infrastruktur, dan kesiapan industri masih menjadi ujian nyata.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa seluruh kebun kelapa sawit di Aceh bebas dari deforestasi, sebuah pernyataan yang diharapkan mampu menghapus keraguan pasar global.
“Beli sawit Aceh, bangun pabriknya di Aceh,” ujarnya saat meluncurkan Kelompok Kerja Kemitraan Kelapa Sawit Berkelanjutan bersama Yayasan Inisiatif Dagang Hijau di Hotel Hermes Palace, Rabu (13/8/2025).
Pernyataan itu disampaikan di hadapan perwakilan raksasa industri seperti Unilever, Pepsico, Nestle, Mars, Mondelez, Musim Mas, Apical, Permata Hijau Group, dan Sinar Mas. Forum ini juga dihadiri pejabat kementerian, mitra konservasi, serta pelaku usaha sawit dari berbagai daerah.
Dua Kebijakan Strategis
Untuk mewujudkan rantai pasok sawit bebas deforestasi, Pemerintah Aceh menetapkan dua regulasi kunci: Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023–2045 (Pergub Aceh No. 9/2024). Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023–2026 (Pergub Aceh No. 17/2024).
Namun, di balik klaim keberlanjutan, Wagub Fadhlullah mengakui bahwa Aceh belum memiliki industri hilir yang signifikan. Padahal, provinsi ini memproduksi lebih dari satu juta ton CPO per tahun, sekitar 2,41% dari total nasional.
Infrastruktur sebagai Modal Investasi
Pemerintah Aceh menawarkan paket infrastruktur untuk menarik investor: 1 bandara internasional, 10 bandara lokal, 5 pelabuhan internasional, 5 pelabuhan domestik, pembangkit listrik gas, air, dan jaringan tol yang sedang dibangun. Jalan tol Aceh diharapkan terhubung ke Tol Trans Sumatera dalam 4 tahun ke depan.
Dari Sawit ke Karet Hilirisasi sebagai Visi Bersama
Seiring gencarnya promosi sawit berkelanjutan, sektor karet juga mendapat dorongan serupa. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menegaskan larangan penjualan karet mentah ke luar daerah, demi memastikan pasokan bagi pabrik pengolahan lokal.
Larangan ini relevan setelah peresmian Pabrik Pengolahan Karet PT Potensi Bumi Sakti (PBS) di Aceh Barat pada 8 Juli 2025. Pabrik seluas 25 hektar ini mampu mengolah 2.500 ton karet kering per bulan. “Kalau bahan baku keluar, pabrik bisa mati,” tegas Cut.
Tantangan dan Realitas di Lapangan
Kebijakan hilirisasi tidak hanya soal membangun pabrik, tetapi juga memastikan pasokan bahan baku berkelanjutan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tanpa koordinasi distribusi, pabrik bisa kekurangan pasokan meski sumber daya melimpah.
PT PBS sendiri menunggu konsistensi pasokan, sementara pemerintah tengah menyusun strategi rantai pasok dari hulu ke hilir. Potensi konflik kepentingan muncul, misalnya petani yang memilih menjual ke luar daerah karena harga lebih tinggi.
Menurut Dek Fad, Hilirisasi diharapkan meningkatkan PDRB dan menciptakan lapangan kerja lokal. Transformasi industri bisa menggeser pola kerja petani, dari hanya menjual mentah menjadi terlibat di rantai nilai pengolahan. Infrastruktur tol dan pelabuhan menjadi faktor kunci distribusi produk olahan ke pasar domestik dan ekspor. Kepercayaan investor akan terbangun jika pemerintah konsisten menjalankan kebijakan dan menjaga stabilitas pasokan.
Kepala dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Aceh Cut Khuzaimah mengatakan, Visi hilirisasi sawit dan karet Aceh adalah langkah ambisius yang memerlukan konsistensi kebijakan, dukungan infrastruktur, dan kemitraan dengan pelaku global. Tanpa pasokan bahan baku yang terjaga dan distribusi yang efisien, investasi besar hanya akan menjadi monumen industri tanpa manfaat nyata bagi rakyat Aceh.
