Kuala Simpang, Harianpaparazzi.com – Air surut, lumpur mengering, tetapi penderitaan belum pergi. Memasuki darurat bencana keempat, warga Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, justru menjerit karena satu hak paling dasar tak terpenuhi: air bersih.
Hampir tiga bulan pascabanjir bandang melanda Aceh Tamiang, krisis air bersih masih membelenggu kehidupan warga Kuala Simpang. Di tengah bau lumpur, debu, dan sampah yang belum terangkut tuntas, air bersih justru menjadi barang paling langka.
Pantauan Paparazi.com, Rabu (28/01/2026), di sepanjang Jalan Lintas Medan–Banda Aceh yang melintasi pusat Kota Kuala Simpang, air PDAM hanya mengalir sekitar dua jam dalam sehari, sebelum kembali mati tanpa kepastian. Kondisi ini membuat warga kesulitan membersihkan rumah, perabot, hingga pakaian yang membusuk akibat terendam lumpur banjir.
Di Kampung Perdamaian, warga mengaku terpaksa membiarkan pakaian dan barang rumah tangga menjadi sampah karena tak cukup air untuk mencucinya. Ironisnya, di saat warga kesulitan air, pemerintah justru menyiram jalan untuk meredam debu. “Disiram bukan hilang debu, tapi jadi lumpur. Air dibuang, kami justru kehausan,” keluh warga.
Krisis air bersih juga merambah tempat ibadah. Masjid Syuhada Kuala Simpang dilaporkan kehabisan air kamar mandi pada pukul 23.00 WIB. Kondisi serupa terjadi di masjid-masjid Kampung Perdamaian, membuat warga kesulitan bersuci. Bagi masyarakat Aceh, situasi ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyentuh ranah martabat dan keyakinan.
Sementara itu, warga pengungsi di tenda-tenda sekitar kompleks perkantoran pemerintahan mengaku hanya menerima jatah air bersih satu mobil tangki setiap lima hari. Di sisi lain, pasokan air untuk aparat yang bertugas disebut datang hampir setiap jam. “Air bersih bagi kami bukan proyek. Ini soal hidup,” kata seorang pengungsi.
Penjelasan PDAM
Pelaksana Tugas Direktur PDAM Tirta Tamiang, Musrijal, membantah menyebut kondisi Kuala Simpang sebagai krisis air bersih. Namun, ia mengakui kemampuan produksi air saat ini sangat terbatas. Dari sekitar 30 ribu sambungan rumah, PDAM hanya mampu menyuplai sekitar 30 persen.
Menurut Musrijal, dari delapan unit Water Treatment Plant (WTP) yang dimiliki, enam di antaranya rusak akibat banjir. Kerusakan jaringan distribusi bahkan diperkirakan mencapai 70 persen, dengan banyak pipa terendam, patah, atau rusak akibat pengerukan lumpur menggunakan alat berat.
“Beberapa pompa sudah mulai dioperasionalkan perlahan, tapi belum maksimal. Sumber air baku juga bercampur lumpur,” ujar Musrijal. Ia tidak membantah bahwa suplai air di pusat kota hanya berlangsung sekitar dua jam per hari.
Soal pengakuan krisis air bersih, Musrijal menegaskan hal tersebut bukan kewenangannya. “Itu bukan ranah saya menyatakan krisis atau tidak. Kami hanya berupaya semaksimal mungkin,” katanya. Namun di sisi lain, ia mengakui air bersih merupakan persoalan mendesak yang harus segera ditangani.
PDAM juga mencatat kerugian akibat banjir mencapai ratusan miliar rupiah, dan telah dilaporkan ke pemerintah pusat. Bantuan mobil tangki dan perbaikan sebagian WTP memang telah diterima, namun belum cukup untuk memulihkan layanan secara menyeluruh.
Suara dari Dalam PDAM
Seorang pegawai PDAM yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, banjir membuat perusahaan praktis lumpuh. “Kami dibuat nol. Pegawai dan pekerja harian lepas kami semua terdampak langsung. Di kampung kami sendiri juga sulit air,” katanya.
Ia mempertanyakan lambannya respons pemerintah pusat dalam membantu PDAM, dibandingkan dengan penanganan listrik oleh PLN. “Begitu listrik rusak, bantuan datang cepat dari berbagai daerah. Kenapa PDAM tidak diperlakukan sama, padahal air adalah kebutuhan hidup?” ujarnya.
Pegawai tersebut juga mengungkapkan, pembangunan sumur bor di sejumlah desa tidak pernah dikoordinasikan dengan PDAM. Akibatnya, pihak PDAM tidak memiliki data jumlah sumur, kapasitas, maupun distribusi air bersih yang sebenarnya sudah tersedia di masyarakat.
PDAM Tirta Tamiang berharap PERPAMSI dan pemerintah pusat turun tangan langsung, termasuk mengirim tenaga sukarelawan untuk membantu memperbaiki jaringan pipa, mesin pompa, dan sistem distribusi yang rusak parah.
Air Bersih dan Ukuran Negara
Di Kuala Simpang, krisis air bersih bukan lagi soal teknis semata. Ia menjelma menjadi persoalan sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Di kota yang masih berbau lumpur dan kotoran manusia, negara terlihat sibuk membersihkan gedung-gedungnya, sementara rakyat berjuang mendapatkan setetes air untuk hidup. Air bersih bukan sekadar layanan publik. Ia adalah ukuran keberadaban negara. Dan di Kuala Simpang hari ini, ukuran itu sedang dipertanyakan oleh warganya sendiri. (firdaus)
